Pernyataan Sikap AJI Pontianak  Peringatan Hari Perempuan Internasional

Pernyataan Sikap AJI Pontianak Peringatan Hari Perempuan Internasional

AJI Pontianak On Media, Berita, Foto Tak ada komentar pada Pernyataan Sikap AJI Pontianak Peringatan Hari Perempuan Internasional

Melawan ketidakadilan adalah nyala perjuangan yang terus dihidupkan pada Hari Perempuan Internasional, sejak dimulai aksi perempuan melawan ketidakadilan ekonomi pada 8 Maret 1857 di New York, Amerika Serikat, terhadap kondisi kerja yang buruk dan gaji rendah.

Hingga hari ini, kondisi memprihatinkan masih membayang-bayangi kehidupan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun tahun 2016 ditemukan 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 provinsi.

Di Kalimantan Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kalbar mencatat angka kekerasan seksual, fisik dan kekerasan verbal serta kasus penelantaran, meningkat drastis sepanjang 2010 hingga 2016. Tahun 2015 ada 21 kasus, dan hingga akhir tahun 2016 30 kasus yang ditangani di shelter(Rumah Aman/Perlindungan).

Mencermati ketidakdilan yang dialami perempuan Indonesia, maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak menuntut dan menyerukan kepada pihak-pihak terkait, agar mengambil tindakan sebagai berikut:

1. DPR menjadikan UU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum yang menjamin pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan atas ketidakberulangan. Perkosaan berkelompok (gang rape), penganiayaan seksual disertai dengan pembunuhan perempuan karena mereka perempuan (femicide) merupakan peristiwa kekerasan yang menarik perhatian publik di sepanjang tahun 2016.
Hal ini semakin menegaskan pentingnya pengesahan rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

2. Pemerintah wajib melindungi dan memulihkan para korban kekerasan seksual dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemerintah hendaknya mendorong peningkatan partisipasi publik dalam pendampingan korban kekerasan seksual dan korban KDRT.

3. Pemerintah hendaknya tidak membuat produk hukum seperti Peraturan Daerah yang mendiskriminasi perempuan.

4. Aparat penegak hukum harus menjerat para pelaku kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal, agar menimbulkan efek jera.

5. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus menghentikan pemiskinan terhadap perempuan-perempuan pekerja migran.

6. Mengimbau media massa untuk menerapkan jurnalisme empati dalam pemberitaan terhadap korban kekerasan seksual dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hentikan pemberitaan yang mengedepankan sensasi dan seksisme.

7. Menyerukan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh perempuan yang memperjuangkan tanah, adat, dan lingkungannya, yang tergerus korporasi baik monokultur, ekspansi skala besar, yang menghilangkan norma dan yang merusak adat istiadat, perilaku keseharian, dan budaya asli masyarakat.

8. Semua kalangan hendaknya bersama-sama menumbuhkembangkan kesadaran literasi media. Masyarakat yang cerdas dalam mengonsumsi, menganalisa, dan menyikapi berita media massa serta media sosial, akan mampu mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.

AJI PONTIANAK
KETUA
DIAN LESTARI

SEKRETARIS
EDHO SINAGA

Author

Leave a comment

Search

Back to Top